REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memuji langkah Muhammadiyah yang bersikap netral pada pemilu presiden. Sikap seperti memang seharusnya dilakukan oleh ormas Islam.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan terhadap sikap Muhamadiyah yang disampaikan oleh Pak Din Syamsudin perihal netralitas muhamadiyah terhadap pilpres 2014 . Itu sangat bagus dan memang seharusnya," katanya, Senin (26/5).
Institusi Muhamadiyah sebagai penjaga integritas moral umat dan bangsa tidak boleh bergerak dalam low atau practical politic. Namun, bergerak dalam high politic keumatan dan kebangsaan.
"Sebenarnya NU pun demikian dalam aturannya. PBNU seharusnya mendekralasikan netralitas aktif seperti yang diputuskan muktamar NU. Ketua umum PBNU tidak boleh menyatakan dirinya secara pribadi berpihak kemudian selebihnya menetralkan umatnya," ujar Hasyim..
Hasyim menambahkan, pada pilpres 2004 lalu, dirinya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. "Ketika saya mencalonkan diri sebagai cawapres 2004 saya non aktif selama 6 bln agar tidak mengatasnamai PBNU. Baru kemudian kembali lagi setelah usai pilpres," kata pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini.
Selanjutnya, kata Hasyim, pada Muktamar 2004 NU di Solo yang digelar setelah pilpres ditetapkan bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres tidak lagi dikenakan aturan non aktif, tapi harus berhenti dari kepengurusan NU.
"Lain halnya dengan Pak Syafii Maarif dan saya. Saya sudah mantan ketua umum PBNU dan Pak Syafii Maarif mantan ketua umum muhamadiyah," kata Hasyim.
Syafii Maarif, tambahnya, secara bebas dan jelas mendukung Jokowi-Jusuf Kalla justru di kala sidang Tanwir Muhamadiyah. "Pasti tidak ada masalah dengan Muhamadiyah dan di saat yang sama Pak Amin Rais merupakan pendukung berat prabowo-hatta juga tentu tidak ada masalah," katanya.
Meski tokoh Muhamadiyah berbeda sikap, tak ada yang mengatakan Muhamadiyah pecah karena sudah proporsional. "Nah saya sekarang sudah mantan ketum PBNU setelah menjabat dua priode . Maka saya bebas memilih tanpa menggunakan struktur NU. Berarti ketika saya mendukung Jokowi-JK sama sekali tidak ada masalah dengan aturan yang berlaku di NU," ujar Kiai Hasyim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika