REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta Perdana Menteri Rami Hamdallah membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional. Keputusan untuk membentuk pemerintahan baru adalah hasil dari pakta kesatuan yang dicapai bulan lalu antara Organisasi Pembebasan Palestina yang didominasi oleh faksi Fatah dan Hamas.
Para pejabat Palestina mengatakan pemerintah baru itu terdiri dari profesional yang independen secara politis. anggotanya akan diumumkan dalam beberapa hari. "Surat ini menunjuk Rami Hamdallah untuk membentuk pemerintahan transisi yang baru. Saya doakan dia sukses dalam tugas yang sulit ini," kata Abbas, Kamis, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (30/5).
Sebuah pemerintahan konsensus Palestina juga bisa menjadi sumber ketegangan baru antara Israel dan pemerintahan Obama karena perbedaan sikap bagaimana berurusan dengan pemerintahan baru itu.
"Kami berpikir dengan merangkul Hamas, Abbas telah meningkatkan tingkat kerentanan dan bahaya. Kami prihatin Hamas akan memanfaatkan perjanjian untuk memperkuat posisinya di Tepi Barat," kata seorang pejabat pemerintah Israel yang tidak mau disebut namanya.
Juru bicara Hamas di Gaza Sami Abu Zuhri mengatakan perlu beberapa hari untuk menyelesaikan pemerintah. Pejabat lainnya mengatakan ada perbedaan pendapat mengenai satu atau dua jabatan menteri. Uni Eropa yang memberikan bantuan besar bagi Palestina mengatakan akan mendukung pemerintah baru yang terdiri dari tokoh-tokoh.
Uni Eropa akan melanjutkan bantuan keuangan langsung asalkan pemerintah menjunjung tinggi prinsip-prinsip internasional antikekerasan, menerima kewajiban dari perjanjian sebelumnya dan mengakui Israel. Abbas telah mengatakan bawa pemerintah akan mematuhi. Namun, itu saja tidak cukup bagi Israel. Negara itu ingin diakui pula oleh Hamas.
Pejabat senior AS membantah telah mengundang Hamdallah ke AS. Pejabat itu juga menyatakan AS belum menyatakan kebijakan yang jelas terkait pembentukan pemerintahan baru Palestina karena pemerintahan itu belum terbentuk.
"Begitu pemerintahan resmi diumumkan, kami akan mengkaji apakah itu pemerintah yang bisa kami ajak kerja sama," katanya, dikutip dari Israel National News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika