REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah mengajukan pengunduran diri, termasuk pembubaran pemerintahan persatuan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (29/1) waktu setempat. Pengajuan itu disampaikan menyusul kegagalan upaya rekonsiliasi Fatah dengan penguasa Hamas di Gaza.

"Pemerintah akan terus melaksanakan tugasnya sampai (pemerintahan) yang baru terbentuk," katanya dalam sebuah pernyataan.

Hingga berita ini terbit, belum ada komentar langsung dari Presiden Abbas. Namun, faksi Fatah Abbas memang merekomendasikan agar pemerintah diganti pada Ahad malam dengan pembentukan pemerintahan baru yang akan terdiri dari anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Hamas telah menjadi partai yang berkuasa secara de facto di Jalur Gaza. Faksi Hamas dan Fatah pecah menyusul hasil pemilu pada 2007 lalu. Hamas yang menguasai Gaza menghadapi blokade dari Israel.

Baca juga,  Jet Tempur Israel Tembaki Kompleks Militer Hamas di Gaza.

Seorang pejabat Hamas pun mengutuk tindakan itu sebagai upaya untuk meminggirkan dan mengeluarkan kelompok tersebut dari politik Palestina.

Hamdallah dinilai merupakan seorang akademisi yang kurang dikenal. Ia memimpin pemerintahan persatuan nasional dibentuk pada 2014.

Ia memimpin upaya rekonsiliasi Fatah berbasis di Tepi Barat dengan Hamas yang merebut kekuasaan di Gaza pada 2007. Kedua kelompok menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu.

Namun, perselisihan soal pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.

Middle East Eye mengatakan, Fatah dan Hamas terlibat dalam perseteruan pahit sejak 2006, ketika Hamas memenangkan pemilihan parlemen yang hasilnya tidak diakui oleh Fatah. Hal itu secara historis merupakan partai terkemuka Otoritas Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika