REPUBLIKA.CO.ID, AMBON - Panglima TNI Jenderal  Moeldoko meminta seluruh prajurit TNI menghindari bujukan, rayuan atau iming-iming uang di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dan tetap melaksanakan tugas secara profesional. "Prajurit TNI tidak boleh bermain di area politik praktis karena atas dasar loyalitas atau kesetiaan maupun hubungan emosinal masa lalu. Mari tinggalkan itu semua dan harus bersikap netral," kata Moeldoko di Ambon, Senin (10/6).

Dia juga meminta masyarakat Maluku tidak perlu merasa takut dan was-was terhadap prajurit TNI karena kehadiran mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat. "Prajurit TNI perlu kontribusi kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sebab dalam masa politik saat ini tidak ada yang peduli terhadap kehidupan masyarakat kecuali TNI dan Polri," katanya.

Menurut mantan wakil gubernur Lemhannas itu, situasi bangsa Indonesia saat ini sedang sibuk memilih pemimpin bangsa dan seakan lupa terhadap rakyat tetapi hanya TNI dan Polri yang peduli disinilah kelebihan TNI dan Polri. "Saya melihat bahwa banyak kelompok tertentu yang menginginkan agar hubungan antara TNI dan Polri memburuk, saling menjauh dan menjadi melemah sehingga kondisi ini perlu diwaspadai," katanya.

Proses demokrasi saat ini, lanjut Moeldoko, TNI tetap mengawalnya sehingga apabila ada pihak lain maupun personil prajurit TNI yang merusak jalannya demokrasi akan ditindak tegas. "Saya minta Babinsa, Danramil dan Dandim bekerja sama dengan rekan-rekan Kepolisian untuk menjaga Kamtibmas agar tercipta suasana yang aman dan nyaman sehingga proses demokrasi bangsa ini bisa berjalan dalam kondisi yang damai," pintanya.

Dalam kunjungan kerja di Maluku, Panglima Jenderal Moeldoko dianugerahi gelar Kapitan Kiraisaka Mese yang memiliki arti pemimpin besar pelindung wilayah Siwalima Maluku yang tangguh dari para Latupati (pemangku adat).

Ikuti Whatsapp Channel Republika