REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya rencana penghapusan kolom agama di KTP menurut ketua umum PP pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan belum ada nilai urgensinya.
"Saya tidak pernah menemukan tindakan yang aneh dengan adanya kolom agama," ujarnya saat dihubungi RoL, Kamis (19/6).
Ia menambahkan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan karena adanya kolom agama di KTP. "Selama ini belum ada data dan fakta valid yang menyebutkan bahwa konflik agama terjadi karena kolom agama", paparnya.
Daulay mengatakan bahwa konflik yang terjadi dikarenakan masing-masing kelompok sudah saling kenal, bukan karena kolom Agama di KTP. Jika di daerah-daerah konflik seperti poso dan Ambon, masing-masing pihak sudah mengenal kelompoknya.
"Tanpa ada KTP-pun, mereka sudah saling mengenal agama masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, terdapat penganut agama yang cukup beragam. Masing-masing memilki KTP sendiri-sendiri dengan identitas agamanya. Sampai sejauh ini, konflik bernuansa agama belum pernah terjadi.
"Apakah dengan menghapus kolom agama akan ada jaminan bahwa tidak ada konflik agama. Saya kira tidak ada yang bisa menjamin," paparnya.
