REPUBLIKA.CO.ID,  QUEBEC -- Pemerintah separatis Quebec sedang berusaha mendapatkan dukungan luar negeri terkait pelarangan untuk pekerja publik. Pelarangan berupa tidak menggunakan hijab,  penutup kepala, atau segala bentuk simbol religius.

Pemerintah akan melarang guru, dokter dan seluruh pekerja publik.  Mereka akan dilarang dalam menggunakan simbol keagamaan. Baik berupa hijab ataupun salib. Hal ini merupakan bentuk usaha untuk menyatukan masyarakat yang sekuler. Berlaku di provinsi yang menggunakan bahasa Prancis tersebut.

Hal tersebut membutuhkan, paling tidak dari satu partai untuk melegalkan menjadi sebuah hukum. " Mayoritas warga setuju dengan apa yang kami lakukan. Meskipun belum mencapai kata sepakat," ujar  Bernard Drainville, Menteri Qubec seperti yang dilansir oleh Reuteurs, Selasa (24/6).

"Akankah pergerakan naional Quebec akan tenggelam menuju arah politik yang akan memisahkan Warga Quebec," ujar Maria Morani, anggota dari partai separatis Quebec.

"Kita semua tahu bahwa pinggiran wilayah Prancis dihuni oleh jutaan orang yang berasal dari Afrika dan sebagian kecil arab. Disini banyak kriminalitas, kejahatan dan kemiskinan. Mereka masih belum dianggap sebgai warga Prancis.  Bukan itu yang saya inginkan dari Quebec,"ujar Maria.

Prancis melarang simbol religius di sekolah semenjak tahun 2004. Pada tahun 2011 melarang pemakaian hijab menutupi wajah di ruang publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika