REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto optimistis pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan berjalan efektif. Meski pun mayoritas fraksi di DPR tidak mendukung pasangan nomor urut dua itu.
Karena, menurut Hasto, Jokowi-JK akan menerapkan kebijakan yang prorakyat. "Selama program prorakyat untuk Indonesia yang lebih baik tidak ada kekuatan yang akan melawan itu kecuali rakyat sendiri," kata Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Hasto mengingatkan para elite politik untuk tidak mengganggu kekuasaan Jokowi-JK. Dia menyinggung keputusan sejumlah fraksi mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR lewat RUU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Menurut Hasto, kebijakan tersebut merupakan upaya para elite Senayan melindungi kepentingan mereka. "Jadi elite jangan coba-coba menggunakan kekuasaan hanya demi ambisi dan melindung kasus-kasus di dalamnya," ujarnya.
Hasto menilai pengesahan RUU MD3 tidak selaras dengan aspirasi rakyat saat pileg. Karenanya, fraksi yang mendukung kebijakan tersebut dianggap telah menjauhkan esensi demokrasi dari rakyat.
"Harus dipahami elite kedaulatan dalam keputusan politik tidak ditentukan sosok Aburizal Bakrie, Suryadharma Alie, Setya Novanto yang mencoba menjauhkan keputusan rakyat dengan yang terjadi di DPR," kata Hasto
Aburizal adalah Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Suryadharma Alie Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
Hasto mengatakan, manuver politik para elite mestinya sejalan dengan dukungan rakyat. PDIP sebagai partai peraih kursi terbanyak merasa lebih berhak menjadi ketua DPR. "Kemudian dipatahkan ambisi kekuasaan," ujar Hasto.
Sebelumnya enam fraksi di DPR yakni Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, Gerindra, sepakat mengesahkan RUU Nomor 27/2009. Implikasinya antara lain, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR.
Kini, pimpinan DPR tak lagi otomatis berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak. Melainkan dipilih langsung oleh seluruh anggota DPR secara paket melalui sidang paripurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika