REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Junta militer Thailand memberi izin mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya sejak kudeta. 

"Yingluck tidak melakukan hal yang melanggar perintah kami sehingga perjalanan pribadinya ke Eropa disetujui," kata Juru Bicara Militer Kolonel Winthai Suvaree, Kamis (17/7).

Komandan tentara untuk kawasan pusat Thailand  Jenderal Teerachai Nakwanit mengatakan Yingluck akan pergi ke Eropa mulai 20 Juli hingga 10 Agustus. Dia akan menghadiri pesta ulang tahun ke-65 kakaknya Thaksin Shinawatra pada 26 Juli di Prancis.

Yingluck diizinkan pergi dengan syarat tidak terlibat dalam kegiatan politik. Militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei. Usai melakukan kudeta, militer menahan Yingluck beserta ratusan politisi, aktivis, akademis dan jurnalis.

Militer beralasan penahanan dilakukan untuk mengembalikan ketertiban setelah Thailand dilanda protes besar-besaran selama enam bulan. Beberapa dari mereka masih ditahan dan aktivitasnya dibatasi, termasuk bepergian ke luar negeri dan terlibat kegiatan politik. 

Intervensi militer itu memicu kritik internasional. Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mengurangi hubungan diplomatiknya. Berdasarkan permintaan junta, Kementerian Luar Negeri mencabut paspor sedikitnya enam orang, termasuk dua pendiri gerakan antikudeta yang kabur ke luar negeri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika