Selasa 22 Jul 2014 15:31 WIB

Kapolda: Lakukan Kegiatan Seperti Biasa

Rep: C70/ Red: Muhammad Hafil
Irjen Pol. Dwi Priyatno (kanan)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Irjen Pol. Dwi Priyatno (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekapitulasi suara pemilihan presiden (pilpres) 2014 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (22/7), Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi, Dwi Priyatno didampingi Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya)  Mayjen TNI, Mulyono menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprofokasi dan lakukan kegiatan seperti biasa.

"Jika tim sukses mengatur para relawannya, walaupun kemarin para relawan ada deklarasi damai. Saat ini agar betul-betul santun, tidak ada melakukan kegiatan anarkis apalagi melawan petugas," kata Dwi di Bundaran HI, Selasa (22/7).

Dikatakannya, ada sejumlah petugas yang memang ditugaskan untuk mengamankan jalannya lalu lintas yaitu sebanyak 300 dari Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Sabhara. "Mereka ditempatkan di simpul-simpul jalan. Orang yang tinggal di sekitar KPU boleh masuk tapi memberi tahu petugas," lanjut Dwi.

Dia melanjutkan, pada Selasa pagi, pihaknya sudah melakukan pelepasan bus mudik sehingga situasi lalu lintas di Jakarta sedikit legang. Sampai saat ini, situasi di DKI Jakarta cukup kondusif.

Dwi mengatakan ada enam titik pengalihan arus, salah satunya di Jalan Imam Bonjol, Suropati dan Suwiryo. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin masuk ke KPU, hanya bisa sampai di ring tiga.

Terkait akan adanya pengerahan massa dari masing-masing kandidat, dikatakan Dwi, sampai saat ini memang ada pemberitahuan pengerahan masa, namun ada pula yang sudah membatalkan. "Nanti kita amankan. Tapi tidak dibenarkan masuk ke ring tiga. Di Bundaran HI, akan kita amankan," tututnya. Ada sekitar 31 ribu personil yang mengamankan jalannya proses rekapitulasi suara yaitu masing-masing dari Polri 21 personil dan 10 ribu dari TNI.

Untuk masyrakat, tambahnya, tidak usah takut, jangan terprofokasi isu yang tidak benar. Ada pasukan TNI dan Polri yang siap mengamankan.

"Kalau ada aksi, kita amankan. Namun jika sudah selesai, mohon bubar, kalau tidak, akan kita bubarkan juga jika tidak ada izin, akan kita bubarkan," tegasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement