REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini sudah menduga jika ada oknum yang membiayai penolakan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly.

Risma mengatakan, ia tidak kaget ketika pihak Polrestabes Surabaya mengindikas ada pihak tertentu yang menjadi penyokong dana penolakan penutupan Dolly. Ia mengaku sudah mengetahui kalau ada dalang dibalik penutupan lokalisasi ini. 

“Tidak mungkin perlawanannya sekuat itu dan mereka bisa memiliki gas air mata, bom molotov saat melawan petugas kami saat pemasangan plang pengumuman bebas prostitusi, Ahad (27/7) kemarin. Harga alat-alat itu kan mahal,” ujarnya kepada Republika, Senin (4/8).

Namun sayangnya Risma enggan menyebutkan siapa pihak dibalik penolak penutupan kompleks prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu. Ia menyadari sepenuhnya, perlawanan itu terjadi karena Dolly merupakan tempat prostitusi besar. 

Otomatis, perputaran uang per hari di tempat itu tergolong banyak. Risma pun tahu persis kalau pemasukan Dolly menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. 

“Tetapi apa iya tambahan APBD yang didapatkan itu merugikan orang lain, dalam hal ini yaitu anak-anak. Kalau Dolly atau lokalisasi prostitusi lain dibiarkan tetap buka maka hancur masa depan anak-anak,” ujarnya.

Sebagai pemimpin, Risma menegaskan memiliki kewajiban untuk mengantarkan warga Surabaya menjadi lebih sejahtera.

“Saya bukan penjaga moral atau ulama tetapi saya hanya ingin menyelamatkan nasib anak-anak. Untuk itu saya ingin memotong mata rantai efek prostitusi sehingga tidak ada lagi anak-anak korban prostitusi,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika