REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pengamat politik Universitas Gorontalo, La Husen Zuada menilai, pembentukan kantor transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membawa tiga pesan penting dalam perpolitikan saat ini.

Menurut La Husen, pembentukan kantor transisi merupakan tradisi baru dalam dunia birokrasi atau perpolitikan guna melanjutkan estafet kepemipinan dan program pemerintah sebelumnya.

Pesan tersebut, yakni pertama sebagai pra-pemerintahan Jokowi-JK kelak setelah dilantik menjadi presiden dan wapres.

"Artinya dengan adanya kantor transisi ini, akan membantu Jokowi-JK dalam mengidentifikasi masalah, menyusun agenda prioritas, mensikronkan dengan program pemerintahan sebelumnya dan merumuskan program kerja yang harus diselesaikan selama periode pemerintahan mereka," ujar La Husen.

Kedua, kantor transisi mencerminkan Jokowi-JK sebagai pemimpin yang memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Sebab tradisi itu tidak pernah ada dalam pemerintahan sebelumnya.

Sehingga munculah kebiasaan, ganti pemimpin ganti program.

Contohnya pada zaman orde baru ada yang dinamanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Namun setelah Soeharto tumbang, rencana kerja ini tidak dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya.

Ketiga, kantor transisi akan menghadirkan rekonsiliasi politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Demokrat. Khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP.

"Begitu pun Demokrat yang mempersepsikan PDIP sebagai partai yang anti-SBY," kata La Husen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika