REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai menilai rekomendasi munas di Riau pada 2009 tidak lagi bisa dijadikan pegangan. Ketika itu, dikatakan kalau munas Golkar selanjutnya dilaksanakan pada 2015.

Menurutnya, hal ini karena berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi rekomendasi tersebut tidak berhasil dicapai Ketua Umum Golkar (Aburizal Bakrie/Ical). 

"Pertimbangan itu misalnya soal kemungkinan pemilu presiden dua putaran dan Ical memenangkan pilpres. Tapi sekarang Ini semua sudah selesai," kata Yorrys saat dihubungi Republika, Jumat (8/8).

Karenanya, Yorrys pun mendesak munas dilaksanakan paling lambat akhir September 2014. Dia berpendapat tidak perlu ada persetujuan dari para pengurus DPD I untuk melaksanakan munas. 

Sebab desakan ini sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) partai. "Karena ini bukan munas luar biasa yang harus perlu persetujuan DPD," ujar Yorrys.

Yorrys mengakui adanya rekomendasi dari hasil munas Riau 2009 untuk melaksanakan munas pada 2015. Namun dia berpendapat kedudukan rekomendasi munas Riau tidak lebih kuat dari aturan yang terdapat dalam AD/ART yang mengatur pelaksanaan munas setiap lima tahun sekali. 

Artinya, kata dia, jika munas Riau dilakukan pada 2009, maka munas selanjutnya mesti dilakukan 2014. "Golkar ini punya agenda politik lima tahunan yang disebut munas. Saya Ketua Umum AMPG dan ketua DPP meminta segera melakukan munas," katanya.

Ia pun menyatakan siap mendukung siapa pun calon ketua umum mendatang. Hanya saja harus dipastikan, ia adalah kader terbaik partai. 

"Munas ini gerakan cita-cita penyelamatan partai. Siapa pun yang maju silahkan. Asal jangan Aburizal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika