REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya deparpolisasi di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai ramai dibicarakan. Wacana ini dinilai justru akan melemahkan pemerintahan ke depan. Karena meski Indonesia menganut sistem presidensiil, namun praktiknya masih semiparlementer.

Pengamat politik UIN Jakarta, Zakki Mubarok mengatakan, akan berbahaya jika parpol yang tumbuh dengan baik diberangus oleh orang yang mengatasnamakan profesionalisme.

"Banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional. Di samping juga mengetahaui medan politik di parlemen. Misalnya mantan anggota DPR atau anggota DPR lebih mengerti suasana kebatinan di parlemen dan lebih mengerti medan di parlemen daripada orang nonparpol," ujarnya, Ahad (10/8).

Menurut dia, patut dicurigai ada gerakan sistematis, massif, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang nonparpol untuk merebut jabatan di kabinet meski tanpa keringat. "Seperti penumpang gelap atau penumpang angkot," katanya.

Menurutnya, mereka akan menjadi beban tersendiri bagi presiden terpilih ketika ada kebuntuan politik di parlemen. Apalagi sampai saat ini parlemen masih menentukan jabatan strategis. Termasuk jabatan judikatif dan eksekutif. 

"Misalnya pemilihan hakim agung, BPK, KY, KPU, Bawslu, LPSK, Komnas HAM, KPI, dan lain-lain," ujarnya.