REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra siap mendukung pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pansus Pilpres) yang akan diinisiasi Komisi II DPR RI. Gerindra berharap pembentukan Pansus Pilpres bisa memperbaiki pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

"Kalau Komisi II merencanakan itu kami dukung," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/8).

Martin menilai penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres syarat berbagai kecurangan. Penyelenggara pemilu yakni KPU tidak mampu menjalankan tugasnya secara benar. Untuk itu Martin berpendapat KPU mesti diberi "pelajaran" lewat Pansus Pilpres. "Jangan cuma berlomba menjadi KPU pusat dan daerah tapi tidak mampu melaksanakan tugas," ujarnya.

Martin membantah dukungan Gerindra untuk Pansus Pilpres bertujuan mendelegitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dia menyatakan banyak hal terkait pemilu yang perlu dibenahi. "Ini tidak terkait siapa yang menand dan kalah," katanya.

Salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pilpres yang akan disoroti Gerindra adalah mekanisme pencoblosan melalui sistem perwakilan (noken) yang terjadi di Papua. Martin menyatakan sistem ini harus dibahas lebih lanjut karena menurutnya ada jutaan suara yang muncul dari orang-orang yang tidak memilih. "Sampai sejauh mana kita bisa mengadopsi kebijakan lokal di Papua soal noken," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika