REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dalam mendesain sistem subsidi BBM, pemerintah Indonesia disarankan untuk berkaca pada negara-negara Skandinavia. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi, Ahmad Erani Yustika. Ia juga menilai keputusan SBY yang memberikan kelonggaran bagi pemerintahan baru untuk mengutak-atik subsidi BBM sebagai langkah yang bijak.

"Saya kira bagus karena yang menjalankan 'kan pemerintahan tahun depan, ini langkah yang bijak dari presiden," ujarnya saat dihubungi Republika, Jumat (15/8).

Menurut Erani, adanya keleluasaan tersebut merupakan ajang pembuktian program-program capres yang didengungkan semasa kampanye. Mengenai desain subsidi, ia ingin membawa kasus ini menjadi semacam desain politik subsidi dalam jangka panjang.

"Sudah saatnya pemerintah memiliki desain subsidi yang ideal," tegas Erani. Dalam konteks ini, subsidi BBM menjadi salah satu aspek dalam perancangan desain politik subsidi.

Di Denmark, Jerman, dan negara-negara Skandinavia, pokok pikiran subsidi adalah individu yang dianggap kurang sejahtera. Bentuk subsidi, kata Erani, ada yang berupa cash transfer, uang sewa rumah, atau asuransi kesehatan dan pendidikan. Erani tak menampik bahwa desain subsidi yang ideal membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Namun jika pemerintah ingin memiliki desain yang efisien, saya kira harus seperti itu," kata pria yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Sementara itu, pemerintahan baru tetap berkewajiban mengimbangi subsidi BBM dengan terus mengembangkan energi alternatif. Dan yang tak kalah penting, menekan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengurangi defisit neraca berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika