REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengimbau warga setempat untuk melaporkan oknum yang menggerakkan atau mengajak masuk ISIS karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Selain tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, paham "Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) juga tidak layak ada dan berkembang di Indonesia yang menghargai pluralitas dan cinta damai," kata Frans dalam pidato menjelang puncak HUT ke-69 Kemerdekaan RI di Kupang, Sabtu (16/8).

Karena itu, kata dia, langkah lain dari pemerintah provinsi ini untuk menangani fenomena tersebut adalah imbauan kepada publik setempat dan menyurati resmi para bupati/wali kota se-NTT untuk untuk tidak hanya menolak paham radikal itu, tetapi juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat di daerahnya terkait mengapa gerakan itu sampai ke Indonesia.

Imbauan dan kebijakan mengeluarkan surat kepada para bupati/walikota diambil setelah melakukan rapat resmi bersama pimpinan Kominda/Muspida NTT sebagai bentuk penanganan dan pencegahan.

"ISIS ini tidak cocok di bumi Flobamora (Flores, Sumba, Timor dan Alor) karena karakteristik masyarakat yang heterogen namun saling tenggang rasa, toleransi dan cinta akan perdamaian sehingga tidak perlu ada di NTT. Biarkan ISIS itu tetap ada di Irak dan Suriah atau negara lain karena mungkin saja lebih cocok dan berkembang di sana," kata Frans.

Menurut Frans, ISIS dalam perjuangannya menggunakan kekerasan. Karena itu, umat Islam di Indonesia diminta agar tidak terprovokasi. Bagi masyarakat Indonesia yang mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau menjadi bagian dari negara asing bisa mengakibatkan kehilangan status kewarganegaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika