REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB siap melakukan pengecekan impor bahan konstruksi yang dikirimkan untuk Gaza. Menurut wakil PBB, pengecekan ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran Israel bahwa pasokan tersebut akan digunakan untuk membangun terowongan lintas perbatasan.
Dilansir dari Maan News, utusan PBB untuk Timur Tengah Robert Serry mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, rekonstruksi di Gaza masih menjadi prioritas utama setelah gencatan senjata yang lebih lama disepakati antara faksi Palestina dan Israel.
"Bahan konstruksi harus diizinkan masuk ke Gaza. Dan akses ke Gaza harus difasilitasi dengan cara yang memenuhi kekhawatiran keamanan Israel," kata Serry. "PBB siap untuk memberikan dukungannya," tambahnya.
Negosiasi rekonstruksi Gaza diperkirakan akan mengalami perlawanan dari Israel yang sangat membatasi aliran pasokan dalam blokade yang dilakukannya. Menurut Israel, bahan-bahan bangunan tersebut dapat digunakan oleh para pejuang Palestina untuk membangun terowongan yang digunakan untuk membawa senjata ke Jalur Gaza serta mengirimkan pejuangnya ke Israel untuk melakukan penyerangan.
Serry mengatakan sekitar 16.800 rumah telah hancur dan rusak dalam pertempuran ini. Kerusakan ini tiga kali lebih parah dari konflik Gaza pada 2008-2009 silam. Ia pun berharap PBB dapat mengawasi hal ini sebelum konferensi para donor utama diumumkan oleh Norwegia yang berlokasi di Kairo untuk melakukan penggalangan dana rekonstruksi.
Dewan Keamanan membahas situasi di Gaza beberapa jam sebelum gencatan senjata lima hari akan berakhir pada malam hari. Negosiator dari Palestina dan Israel pun menggelar pembicaraan di Kairo.
Serry mengatakan tujuan kedua belah pihak setidaknya harus menyepakati perpanjangan gencatan senjata. Perang ini pun telah menyebabkan hampir dua ribu warga Palestina tewas dan lebih dari dua pertiga korban merupakan warga sipil.
Gencatan senjata terbaru ini pun diperpanjang selama 24 jam. Duta Besar Israel Ron Prosor secara terpisah telah menuduh PBB melakukan penilaian sebelah mata. "Pernahkah anda penasaran darimana PBB mendapatkan angka korban jiwa itu? Dari Hamas!," katanya.
Namun, juru bicara PBB Stepahane Dujarric membantah tuduhan itu, dan mengatakan jumlah tersebut berasal dari Komisi HAM PBB yang sumbernya berasal dari berbagai kelompok non-pemerintah.
