REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Perdana Menteri Prancis Manuel Valls menyampaikan pengunduran dirinya dari pemerintahan negara itu, Senin (25/8). Pengunduran diri Valley dilakukan hanya sehari setelah Menteri Ekonomi Prancis Arnaud Montebourg yang mengkritik kebijakan ekonomi serta mempertanyakan apa yang disebutnya 'obsesi' Jerman atas ketelitian anggran.
Dengan pengunduran diri Valls, Presiden Prancis Francois Hollande telah membubarkan pemerintahan. Valls sebelumnya telah diminta Hollande untuk membentuk kabinet baru, yang lebih sesuai dengan arah kebjikan negara yang telah ditetapkan sebelumnya.
Namun, Valls dinilai terus menerus mendamaikan perbedaan antara kebijakan yang diminta oleh Montebourg dan beberapa anggota partai Sosialis, yang dipimpin menteri ekonomi tersebut.
Menurut Valls, Montebourg telah berbuat lancang, setelah menteri itu mengkritik langkah-langkah yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran negara. Montebourg saat itu mengatakan langkah tersebut justru mencekik ekonomi Prancis.
Pada akhir pekan kemarin, Montebourg menuliskan langkah-langkah pengurangan defisit yang dilakukan sejak krisis keuangan terjadi pada 2008 lalu. Hal itu, menyebabkan perekonomian di Zona Uni Eropa lumpuh. Menteri ekonomi itu terus mendesak agar pemerintah mengubah arah kebijakan agar tidak kehilangan suara dari partai-partai ekstrimis dan populis untuk kuris di parlemen Uni Eropa.
Menteri Keuangan Prancis Michael Sapin telah mengakui pertumuhan ekonomi yang lemah membuat Prancis kekurangan defisit pada tahun ini. Namun, ia menekankan pemerintah melakukan pemotongan defisit secara sesuai dan tepat.
Permasalahan ekonomi yang terjadi di Prancis inilah yang menjadi faktor utama Valls mengundurkan diri. Sebuah jajak pendapat mengatakan Valls merupakan perdana menteri yang tidak populer dan hanya mendapat sebanyak 36 persen dukungan pada bulan ini.
Senada dengan Valls, Hollande, juga disebut sebagai presiden paling tidak populer di Prancis dalam kurun waktu setengah abad.
Valls ditujuk sebagai perdana menteri dalam perombakan kabinet Prancis pada Maet lalu. Perombakan kabinet dilakukan setelah adanya kinerja buruk dari Partai Sosialis dalam pemilu lokal.
Awal bulan ini, Pemerintah Prancis mengakui mustahil untuk mencapai pertumbuhan yang diperkirakan dapat naik sebanyak satu persen. Jerman, sebagai pusat kekuatan ekonomi utama di Uni Eropa telah memperhatikan hal ini secara serius dan mengatakan ekonomi Prancis justru menyusut sebanyak 0,2 persen di pertengahan April dan Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika