REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Para pemimpin Muslim mengaku kecewa dengan pertemuan mereka bersama Jaksa Agung George Brandis untuk membahas usulan undang-undang anti-teror di Sydney. Para peserta mengaku frustrasi bahwa Senator Brandis datang terlambat hampir satu jam dan mereka hanya bertemu selama 30 menit untuk meninjau rancangan undang-undang dan memberikan umpan balik.
Hany Amer, juru bicara 15 kelompok Muslim dan masyarakat, menyebut pertemuan itu "terbukti mengecewakan". "Meskipun kami memiliki penilaian yang lebih baik dan sempat menghadapi tekanan yang cukup besar untuk melepaskan diri dengan menghadiri pertemuan ini, ternyata harapan kami terbukti salah," katanya, baru-baru ini.
Undang-undang yang diusulkan itu bertujuan untuk menghentikan warga Australia berpartisipasi dalam perang di luar negeri. Dalam undang-undang itu juga warga Australia dilarang mengunjungi daerah-daerah tertentu didominasi oleh teroris tanpa alasan.
Para peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Mufti, Dewan Nasional Imam Australia, Dewan Islam NSW dan lain-lain. Pejabat senior dari ASIO, Polisi Federal Australia, Kepolisian NSW dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan juga hadir dalam pertemuan itu.
Amer mengatakan, UU yang diusulkan berkaitan dengan isu yang sangat komplek yang membutuhkan ‘pengukuran dan kajian serta evaluasi mendalam’. "Kita hanya diberikan waktu 30 menit untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan RUU tersebut, meski Jaksa Agung telah memberikan jaminan kalau RUU itu akan menyediakan perwakilan muslim waktu yang cukup untuk meninjau rancangan tersebut,” katanya.
"Saya kita mengingat semua kondisi yang ada, waktu yang disediakan tidak cukup,” katanya.
Undang-undang anti-teror tidak menyasar Muslim
Senator Brandis menolak berkomentar pasca pertemuan ini , tapi ia sempat menjelaskan kepada perwakilan kelompok Muslim kalau UU itu tidak menargetkan Muslim.
Amer mengatakan langkah-langkah yang diusulkan akan mempengaruhi hak dan kebebasan semua warga Australia.
"Muslim Australia tegas berbagi keprihatinan yang sama dengan masyarakat Australia yang lebih luas untuk keselamatan dan keamanan bangsa kita," katanya.
"Namun, ini tidak harus berhadapan dengan nilai-nilai inti kami, kebebasan dan kebebasan sipil yang diberikan kepada semua warga Australia."
Peserta yang hadir mengatakan Senator Brandis mengindikasikan konsultasi lebih lanjut masih akan dipertimbangkan, tetapi ia mungkin tidak hadir. Pertemuan serupa akan diadakan di Melbourne minggu depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika