REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai dapat menyelamatkan anggaran negara ke depan dari jurang defisit yang terlalu lebar.
Ketua Komite tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang yakin jika harga BBM tidak dinaikkan, defisit APBN 2015 bisa mencapai sebesar Rp 257,6 triliun. Dengan kata lain sebesar 2,32 persen terhadap PDB (produk domestik bruto).
Menurut dia pengurangan subsidi BBM adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat lagi ditolak oleh pemerintah yang akan datang. Kendati begitu, Kadin mengingatkan agar kenaikan harga BBM harus diiringi upaya penyediaan substitusi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
"Jadi bukan sekadar menaikkan BBM begitu saja. Harus ada substitusinya juga. Kalau tidak begitu, nantinya malah meningkatkan kemiskinan dan inflasi baru," ujar dia, Jumat (29/30). Karena itu, kata Poltak lagi, Kadin menawarkan kepada pemerintah baru agar mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian sebagai pengimbang kebijakan pengurangan subsidi BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika