Kamis 04 Sep 2014 14:58 WIB

Pemda Ini Gelar Sensus Janda, Seperti Apa?

 Sejumlah warga jompo dan janda antre untuk mendapatkan santunan (ilustrasi).
Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Sejumlah warga jompo dan janda antre untuk mendapatkan santunan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Kabupaten Purwakarta akan melakukan pendataan atau sensus janda yang di daerah itu dalam rangka program perlindungan kesejahteraan warga, kata Wakil Bupati Purwakarta, Dadan Koswara, Kami.

"Upaya penanganan kesejahteraan tidak hanya mendata pendapatan masyarakat dan mengetahui penduduk mampu dan tidak mampu, tapi perlu juga menata jumlah janda yang dan dipetakan kondisinya," kata Dadan Koswara di sela-selas sosialiasi PP No.46 tahun 2013 di Rest Area KM97 Tol Purbaleunyi Kabupaten Purwakarta.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Di sisi janda yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan masuk kategori tidak mampu, terlebih bila memiliki tanggungan anak yang harus dihidupinya.

"Laki-laki menduda tidak ada masalah, bisa pergi dan tidur di mana saja sambil cari kerja. Sedangkan janda tidak demikian, mereka tidak bisa seperti itu dan sangat rentan di masyarakat," katanya.

Terlebih janda yang sudah lanjut usia, mereka perlu mendapat perlakuan dan perawatan yang layak agar mereka tidak hidup dalam kesulitan. "Maaf jangan salah persepsi dulu terkait pendataan janda itu, karena jelas itu salah satu yang harus diatasi khususnya mereka yang tidak bekerja. Bila perlu difasilitasi," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan pendataan janda yang akan dilakukan pemerintah di daerah itu serius akan digulirkan. Pihaknya juga aman memastikan agar permasalahan yang terjadi bagi mereka diatasi dan menjadi bahan kajian untuk kebijakan pemerintah.

"Kami harus memastikan berapa jompo yang perlu mendapat bantuan, janda yang perlu pertolongan dan juga kelompok rentan lainnya yang harus dibantu. Pembangunan harus dirasakan oleh semua pihak," katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Purwakarta juga mengkritisi sistem penyaluran bantuan selama ini yang kerap salah sasaran. "Bantuan untuk anak yatim contohnya, ada yang dirawat oleh orang mampu mendapat santunan juga, seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar anak yatim yang dirawat keluarganya yang tidak mampu," katanya.

Dadan Koswara menyatakan komitmen daerah itu untuk menggali potensi pajak dan pendapatan daerah yang selanjutnya dikembalikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement