Jumat 05 Sep 2014 17:47 WIB

Tim Transisi Akui Ada Tim Transisi Gadungan

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Esthi Maharani
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK mengaku belum melakukan komunikasi dengan kementerian teknis karena masih menunggu jadwal dari tiga menko dan mensesneg. Kunjungan yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan tim tersebut diduga oknum gadungan.

Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengatakan, pihaknya belum melakukan interaksi dengan para menteri dan jajaran lembaga manapun sebab masih menyesuaikan jadwal dengan 3 menko. Adanya surat edaran dari Sekertaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam dinilai sebagai langkah positif.

“Memang harus ada kejelasan agar tidak ada oknum yang berinteraksi mengatasnamakan rumah transisi. Intinya, kami sendiri belum melakukan pertemuan dengan pihak manapun. Pekan depan baru dapat agenda bersama Menkopolhukam, Djoko Suyanto,” kata Andi, Jumat (5/9).

Pertemuan dengan 3 menko dan mensesneg nanti, kata dia, hanya dilakukan deputi dan kepala staf kantor tim transisi dengan membawa mandat dari Jokowi-JK. Selain pihak tersebut, kata dia, mereka hanya oknum gadungan karena timnya memiliki prosedur yang jelas disertai surat resmi.

Andi mengaku, sejauh ini komunikasi tim transisi dengan kabinet pemerintahan Jokowi-JK tidak mengalami kendala. Sebab semuanya sudah terjadwal sehingga tidak ada yang dianggap menyalahi aturan. Ia juga minta maaf kalau ada pihak mencoba berinteraksi langsung atas nama Jokowi-JK.

“Di luar tim transisi ini, maka permintaan dari oknum yang mengatasnamakan kami, bukan menjadi tanggung jawab tim transisi,” ujar dia.

Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal menambahkan, pihaknya menghormati kebijakan Dipo melalui surat edarannya. Dengan begitu, komunikasi bisa lebih terarah dan bersifat formal. Sebab, Presiden SBY sendiri memang mengarahkan agar tim ini bertemu lebih dulu dengan menko dan mensesneg.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement