REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menolak jika dikatakan tim transisinya telah mengintervensi kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi mengatakan, tim transisi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut.

"Kita ini konsultasi, memohon data, hanya itu saja. Kita kan tidak punya kekuatan apa-apa," ujarnya di Balai Kota, Jumat (5/9).

Jokowi menambahkan, untuk berkoordinasi dengan kementerian tertentu, tim transisi tetap harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika memang pemerintah mengatur tim transisi harus mendapat ijin khusus dari menko untuk bertemu dengan kementerian tertentu, maka itu akan dilakukan.

"Yang mengatur itu dari pemerintah, biar tim transisinya ikut, begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden SBY menyindir tim transisi yang menurutnya telah mengintervensi pemerintah. SBY menyebut, ia memang berkomitmen membantu presiden terpilih menyiapkan pemerintahannya mendatang.

Meski demikian, SBY merasa terusik karena menganggap tim transisi yang dibentuk presiden terpilih mulai mengintervensi kebijakannya. "Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014 yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," kata SBY.

"Kalau membahas apa yang masih jadi tanggung jawab pemerintahan sekarang, berarti masih tanggung jawab saya, ini kurang tepat," ujar dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika