REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Parlemen Irak telah menyetujui pemerintahan baru bersama Sunni dan wakil perdana menteri Kurdi. Pemerintahan baru ini dibentuk untuk melawan pergerakan ISIS yang telah menguasai sejumlah wilayah di Irak dan Suriah.
Saleh al-Mutlak dan Hoshyar Zebari disahkan di bawah pemerintahan bersatu setelah kebuntuan politik melanda negara itu selama beberapa pekan. Perdana Menteri Haidar al-Abadi, seorang Syiah moderat, sebelumnya telah diminta untuk membentuk pemerintahan setelah Nouri Maliki lengser.
Amerika Serikat pun menyebut pemerintahan baru Irak merupakan langkah maju. Menlu AS John Kerry memuji langkah itu dan akan mengunjungi Timur Tengah pada Selasa guna membangun koalisi yang lebih luas mengalahkan ISIS.
Sebagian besar pemberontak Sunni telah direkrut oleh ISIS. Meskipun begitu, diyakini mereka akan siap melawan ISIS jika hak-hak warga Sunni kembali diberikan dalam reformasi politik di Baghdad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika