REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset dan konsultan politik, IndoStrategi merekomendasikan Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengisi kabinetnya dengan mayoritas orang-orang yang bukan berlatar belakang partai politik.

"Berdasarkan riset 'Kabinet Trisakti' yang kami lakukan, muncul rekomendasi agar posisi kementerian kabinet Jokowi, 60 persen orang-orang profesional (nonparpol), dan 40 persen politisi profesional," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan mengacu kepada rekomendasi itu, IndoStrategi mengusulkan adanya perluasan fungsi kementerian beserta sejumlah tokoh, baik politisi maupun non-parpol, yang layak mengisi posisi kementerian, karena latar belakangnya yang profesional.

Andar menilai, Jokowi layak mempertimbangkan adanya Kementerian Agama dan Urusan Haji, dengan menterinya tetap diisi oleh Lukman Hakim yang saat ini masih menjabat Menteri Agama.

"Belakangan ini, Kementerian Agama tercederai akibat ulah korupsi dana haji dan pengadaan al-quran oleh oknum tak bertanggungjawab. Namun sejak kendali kementerian dipegang Lukman Hakim, wajah pos ini kembali cerah dan mengarah kepada perbaikan," kata Andar.

IndoStrategi menilai, Lukman Hakim mampu melakukan perubahan mendasar di Kemenag, khususnya pengurusan dana haji. Yang bersangkutan juga selama ini memiliki dukungan kuat dari Nahdlatul Ulama dan PPP.

"Lukman Hakim juga sebelumnya merupakan Wakil Ketua MPR RI, dan saat ini masih sebagai Wakil Ketua Umum DPPP PPP," kata Andar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika