REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saifullah Tamliha, mengatakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali akan mundur dari jabatan saat pelaksanaan Muktamar PPP. Muktamar PPP akan dilaksanakan setelah pemerintahan Jokowi-JK melantik kabinet mereka.
"SDA itu kan dia sadar betul tersangka korupsi, untuk itu dia mengundurkan diri di Muktamar. Artinya dia mengembaliakn mandat kepada konstituen PPP," kata Saiful saat dihubungi Republika, Ahad (14/9).
Dalam Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, kata Saiful, Muktamar dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. "Jadi kalau Jokowi hari ini pukul 10.00 WIB melantik kabinetnya, pukul 14.00 WIB siangnya sudah bisa Muktamar," imbuhnya.
Saiful mengatakan semua partai yang ada di Indonesia mekanisme mengganti ketua umum pasti melalui Muktamar. Jika di Partai Golkar namanya musyawarah nasional (Munas), sedangkan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebutannya juga Muktamar.
Saiful mencontohkan saat mantan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengundurkan diri, pejabat pelaksananya adalah SBY. Namun, tetap saja kedudukan SBY tidak bisa menjadi ketua umum sebelum melalui Kongres Luar Biasa di Bali. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga hanya bisa dilengserkan melalui Munas. "Yang paling ditunggu oleh Munas atau Muktamar siapa Ketum yang terpilih bukan sekjen yang terpilih," ujarnya.
Sehingga, penafsiran mantan Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi), serta dua mantan Waketum PPP Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa, dalam memberhentikan SDA adalah salah. Namun, setelah diberhentikan dari jabatan, ketiganya masih diberi kesempatan untuk membela diri dalam Muktamar mendatang.
"Untuk menyelesaikan konflik ini tidak ada jalan lain kecuali Muktamar tapi menunggu pelantikan kabinet Jokowi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika