REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertekad memberantas mafia migas yang menyebabkan inefisiensi perekonomian Indonesia. 

Upaya serius itu mendapat dukungan dari banyak kalangan. Termasuk pengamat ekonomi yang selama ini menyuarakan daruratnya industri migas di Tanah Air.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar mengatakan pemberantasan mafia migas harus dilakukan dengan tegas. Pertama yang harus dikerjakan pemerintah, kata dia, membuktikan kalau mafia migas memang ada dan merugikan negara.

"Kita berantas dan praktik ini harus dihindari pada masa-masa yang akan datang," kata Muslimin di Jakarta, Rabu (17/9).

Ia mengusulkan, agar sistem tata kelola industri migas diubah dan dibenahi. Orang-orang yang ditugaskan mengisi pos-pos penting harus benar benar berintegritas dan mumpuni. 

Langkah selanjutnya, sambung Muslimin, reformasi birokrasi. Antara lain dengan melakukan mutasi pegawai di instansi terkait mata rantai mafia migas.

Tindakan tegas diperlukan kepada pihak-pihak yang dianggap krusial mendukung tumbuh suburnya mafia migas.

Muslimin mendukung penuh langkah Jokowi-Jusuf Kalla yang tidak ingin perekonomian nasional diganggu praktik mafia migas. Jokowi mengatakan pada saatnya nanti tidak ada lagi warga antre BBM di Indonesia. Sementara JK mengaku sedang menggodok strategi mengatasi mafia migas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika