REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta jangan sampai terdesak oleh kepentingan elite partai politik. Khususnya, kepentingan private politic terkait pembentukan kabinet. 

"Esensi parpol sesungguhnya dalam prinsip konstitusionalisme adalah sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemegang kekuasaan pemerintahan. Agar kekuasaan tersebut tetap pada jalur konstitusi dan tidak salah dan tidakmenyalahgunakan kekuasaan," kata ahli hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin, Rabu (17/9).

Karenanya, kata dia, parpol yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai kekuatan penyeimbang, sudah berada pada jalur konstitusionalisme yang sesungguhnya.

Ia menjelaskan, koalisi parpol yang menjadi kekuatan penyeimbang adalah kekuatan yang harus ditumbuhsuburkan. Karena mereka bukan musuh, apalagi benalu. 

"Biarkan berkembang bak keseturi menebarkan wewangian  demokrasi guna mengharumkan atmosfer konstitusionalisme atau paham pembatasan kekuasaan," tambahnya.

Hal ini, ujar dia, harusnya diikuti oleh seluruh parpol yang mendapatkan kursi di DPR. Yaitu, meski pun telah menjadi pengusul calon presiden terpilih, mereka tetap harus kembali kepada jalur kekuatan penyeimbang. "Tidak usah khawatir, karena kekuasaan presidensial di Indonesia sesungguhnya sangat kuat dibanding negara adidaya sekali pun," tambahnya. 

Karena itu, tuturnya, biarkan saja pembentukan kabinet menjadi murni domain prerogatif Jokowi yang dibantu oleh orang yang dipercayanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika