REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengungkapan kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir, akan menjadi tolak ukur bagi komitmen Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam penegakan HAM di Indonesia.
Indonesianis Anton Lucas mengatakan, meski sulit namun Jokowi-JK harus benar-benar berkomitmen dalam mengungkap tabir misteri terbunuhnya Munir pada 7 September 2004. "Jokowi-Kalla akan menghadapi mantan-mantan elit intelijen yang akan dapat menyandera pemerintahannya dalam penegakan HAM itu," katanya, Ahad (21/9).
Pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University, Australia itu mengatakan kehadiran Hendropriyono dan Muchdi PR, dalam tim pemenangan Jokowi saat Pilpres bukan tidak mungkin membuat langkah Jokowi-JK dalam mengungkap kasus Munir menjadi sulit.
"Keduanya tergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, sehingga mereka akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa, termasuk dalam kasus Munir," jelasnya.
Padahal kasus Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia internasional, terbukti Menlu AS John Kerry membuat pernyataan pers dalam laman (website) Embassy of The United State pada 6 September 2014.
"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi," kata Kerry sebagaimana dikutip Anton Lucas.
Oleh karena itu, pihaknya bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.
pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, yang mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra berusaha tetap optimistis terhadap rezim baru Jokowi-Kalla.
"Meskipun ada Hendropriyono, banyak orang baik di sekitar Jokowi. Syafii Maarif yang juga menjadi Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK adalah guru bangsa yang sangat menghormati dan mengapresiasi Munir, sebagaimana ia sampaikan di dalam pengantar buku putih tentang pembunuhan Munir," ujar Usman.
Ia berharap ada komitmen Jokowi-Kalla dalam menyelesaikan secara tuntas pembunuhan terhadap aktivis HAM yang berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung terbukti dibunuh Pollycarpus Budihari Priyanto dengan racun arsenik dalam penerbangannya ke Belanda ketika hendak melanjutkan studi.
"Karena itu, penunjukan Kepala BIN dan Kapolri yang tepat oleh Jokowi-Kalla akan sangat membantu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kasus Munir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika