REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Pemimpin kampanye "Better Together", Alistair Darling, menegaskan janji untuk menyerahkan kekuasaan lebih pada Skotlandia akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, janji tersebut telah dibuat sebelum referendum kemerdekaan Skotlandia Kamis (18/9) lalu.
Sky News melaporkan, dalam sebuah wawancara mantan kanselir tersebut menyatakan salah satu pemimpin dari tiga partai utama di Westminster yang mundur dari janjinya akan membayar mahal. Darling mengatakan kesepakatan telah dicapai oleh tiga pihak .
"Kesepakatan yang dicapai sejauh yang saya tahu non-negosiasi," katanya berbicara pada BBC.
Menurutnya janji itu harus dilaksanakan, dan siapa yang mengingkarinya akan 'membayar harga yang sangat berat' selama bertahun-tahun mendatang. Tiga pemimpin menurutnya telah memberikan komitmen mutlaknya.
"Saya yakin mereka akan menjalankannya," tambah Darling.
Perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh para pemimpin Konservatif, Partai Buruh dan Liberal Demokrat. Pemerintah juga diminta membuat salinan tersebut di atas kertas, termasuk usulan pelimpahan pada pihak ketiga, 30 Oktober mendatang.
Rancangan pasal-pasal untuk Undang-Undang baru Skotlandia akan siap akhir Januari nanti. Undang-undang tersebut akan disampaikan oleh pemerintah mana pun ke kantor pemilu.
Sekitar seribu orang termasuk menteri luar negeri bayangan Douglas Alexander dan Sekretaris Keuangan Skotlandia John Swinney, akan menghadiri layanan gereja khusus di Edinburgh pada Ahad (21/9). Pendeta John Chalmers akan memimpin layanan.
Pendeta meminta Skotlandia untuk mengesampingkan perbedaan, setelah kampanye "Better Together" memenangkan referendum. Hasil referendum menunjukkan, 55 persen warga memilih Skotlandia tetap bersama Inggris.
Sementara itu, Menteri Utama Skotlandia Alex Salmond telah menuduh kampanye "Better Together" membohongi pemilih. Sehingga membuat pemilih menjadi percaya dengan janji desentralisasi.
Salmond mengatakan pada STV News, ia merasa kasihan dengan pemilih yang menurutnya tertipu oleh Westminster. "Janji itu jelas membujuk beberapa orang untuk memilih 'ya'. Sekarang dalam waktu 24 jam dari ditutupnya pemungutan suara, mereka mulai melanggar komitmen," ungkapnya.
Menteri Kehakiman Chris Grayling mengatakan janji yang telah dibuat harus dipertahankan. Menulis di Sunday Telegraph, Grayling mengatakan jika Parlemen Skotlandia atau lembaga kenegaraan lain diberi kekuatan baru, maka Inggris harus menjadi prioritas.
"Kita tak bisa memiliki situasi di mana semakin banyak keputusan tentang Skotlandia diambil di Skotlandia. Tapi anggota Parlemen Skotlandia harus datang ke Westminster dan masalah kesehatan, pendidikan, keadilan, lingkungan dan mungkin perpajakan juga dibahas di Inggris," katanya.
Kamis lalu, Skotlandia menggelar pemungutan suara untuk referendum kemerdekaan. Hasilnya sekitar 2.001.926 warga Skotlandia memilih tetap bergabung dengan Inggris.
Hasil tersebut membuat Menteri Utama Skotlandia mengundurkan diri. Salmond juga berencana mundur dari Partai Nasional Skotlandia yang selama 20 tahun ia pimpin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika