REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia berharap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sanksi tegas kepada kader Demokrat yang tidak menjalankan instruksi uji materi UU Pilkada. PDIP menilai hal ini penting untuk membuktikan bahwa SBY benar-benar mendukung Pilkada langsung.

"Kalau uji materi tidak dilaksanakan oleh Fraksi Demokrat, maka semestinya Ketum Demokrat ambil sikap tegas misalnya memecat mereka yang mengkhiantinya," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Senin (29/9).

Basarah mengatakan SBY harus menunjukan diri sebagai Ketua Umum Demokrat yang memiliki kontrol kuat terhadap kader-kadernya di lapangan. Janji SBY melakukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus direalisasikan kader-kader Demokrat.

"SBY mengatakan akan judicial review (uji materi) mari kita tunggu apakah itu betul nyata atau sandiwara politik untuk kepentingan citra," ujarnya.

Ia menilai, pemberian sanksi tegas kepada kadernya sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada SBY. Sebab saat ini publik menyangka SBY sedang berpura-pura ketika mendukung Pilkada langsung.

"Tanpa sikap tegas rakyat yang semakin cerdas akan menilai pernyataaan SBY hanya sandiwara politik," katanya.

Sebelumnya SBY mengatakan partainya akan melakukan uji materi terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. "Dengan hasil ini, saya sampaikan ke rakyat Indonesia, Partai Demokrat rencanakan untuk ajukan gugatan hukum, dipertimbangkan mana yang tepat, ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi," kata SBY.

SBY juga menyatakan kecewa atas hasil voting RUU Pilkada DPR yang membuat pilkada langsung diubah menjadi tidak langsung.

"Saya kecewa dengan hasil proses politik yang ada di DPR RI, meskipun saya menghormati proses itu sebagai seorang demokrat, tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada," ujarnya SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika