REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia berencara akan membahas secara lebih serius tentang fenomena larangan penggunaan hijab. Pelarangan penggunaan hijab dinilai sebagai upaya menyudutkan wanita Islam atau kaum Muslimah dalam melakukan aktivitas sosial.

"Agenda acara di antaranya akan membahas larangan penggunaan hijab," ujar Wakil Sekretaris Jendral MUI, Welya Safitri kepada Republika, Selasa (30/9).

Sejauh ini, Welya mengaku, MUI telah melakukan perlawanan terhadap pelarangan tersebut. Beberapa isntansi seperti Polri dan TNI telah dikirimi surat agar memperbolehkan Muslimah mengenakan jilbab selama bertugas.

Gerakan perlawanan, kata Welya, tidak hanya dilakukan di MUI Pusat, namun juga melalui perwakilan MUI Wilayah atau setingkat provinsi. "MUI telah banyak mengirimkan surat kepada instansi yang melarang (wanita Muslimah mengenakan) jilbab," ujar Welya.

Menurut dia, larangan tersebut bertentangan dengan perintah Islam. Dalam Islam, wanita diwajibkan menutup auratnya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Aurat wanita itu kan selain wajah dan telapak tangan," ujar dia.

Selain itu, acara konferensi hijab yang akan diselenggarakan pada 25 Oktober ini akan membahas tata cara berhijab yang baik.

Dia menyatakan, MUI bersama organisasi kemasyarakatan wanita Islam akan melakukan pembahasan khusus mengenai syariat berhijab. Menurut dia, tidak semua umat Islam menyadari hijab sebagai kewajiban.

Selain itu, MUI juga akan mengundang pakar busana Muslim untuk melakukan perpaduan antara syariat dan model berbusana. "Agar pakaian Islami tidak ketinggalan zaman, dan sebaliknya agar pakaian masa kini tidak melanggar syariat Islam," pungkas dia.

Acara Konferensi Hijjab Nasional akan menghadirkan ormas wanita Muslimah se-Indonesia. Dengan acara ini dia berharap tidak ada lagi larangan berhijab yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.