Rabu 01 Oct 2014 17:51 WIB

Terbitkan Perppu Pilkada, CT: SBY tak Tidur Lima Hari

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kanan) memberikan pernyataan pers usai melakukan rapat kabinet terbatas tertutup di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kanan) memberikan pernyataan pers usai melakukan rapat kabinet terbatas tertutup di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat (27/9) dini hari WIB.  Salah satu poin krusial dari UU Pilkada adalah perubahan mekanisme pemilihan dari pilkada secara langsung (oleh rakyat) menjadi tidak langsung (DPRD). 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berulang kali mengucapkan kekecewaannya atas hasil tersebut.  Sebab, SBY dan Demokrat berpandangan, pilkada secara langsung adalah opsi terbaik. Namun dengan catatan, disertai sepuluh perbaikan di berbagai sisi, semisal uji publik bagi kandidat kepala daerah. 

Kemarin, SBY memberi sinyal akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kala ditemui seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Selasa malam, mencoba menggambarkan situasi yang tengah menggelayuti SBY. 

Menurut CT, sapaan akrab Chairul Tanjung, SBY sama sekali tidak beristirahat gara-gara 'drama' UU Pilkada yang belum menemukan ujungnya tersebut.  "Beliau nggak tidur lima hari ini.  Suasana kebatinannya luar biasa," ujar CT. 

Hal ini tak lepas dari sosok SBY yang turut andil pada masa reformasi dengan salah satu agendanya adalah pilkada langsung.  "Dengan kejadian ini, membuat dia gak bisa terima.  Maka, dia melakukan langkah luar biasa, yang di luar kebiasaan.  Jadi, ini sudah final soal Perppu (Pilkada)," kata CT. 

Mantan ketua Komite Ekonomi Nasional ini kemudian bercerita perihal mandegnya komunikasi antara SBY yang tengah berada di Amerika Serikat dengan pengurus DPP maupun jajaran Fraksi Demokrat di parlemen. Ketika itu, disebut-sebut SBY tidak mengetahui langkah Demokrat berupa walkout dari Rapat Paripurna. 

Belakangan diketahui, sikap itu merupakan inisiatif Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.  "Ada missing link lah.  Karena itu (saat rapat paripurna, SBY dan rombongan) dalam perjalanan, dari New York ke Washington.  Dan itu komunikasi sulit sekali.  Peristiwa itu (walkout) terjadi pas waktu berjalan tujuh jam dari New York ke Washington.  Dalam rentang waktu itulah (walkout terjadi).  Tapi, itulah takdir Tuhan," kata CT.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement