REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kabut asap yang mengganggu udara di Palembang dan beberapa daerah kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) sampai kini berlum juga berkurang. Di kota Palembang, hampir setiap sore hari kabut asap semakin pekat dan berdampak terganggunya kesehatan warga.
Pada Jumat (3/10) sore misalnya, kabut asap di Ibu Kota Provinsi Sumsel tersebut semakin pekat dan berbahaya bagi kesehatan warga kota. Selain itu kabut asap yang pekat juga menggangu jarak pandang pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat.
Beberapa warga mengakui kabut asap yang menutup udara kota Palembang semakin parah. “Pagi hari sudah ada kabut asap dan menjelang sore kabut asapnya semakin pekat, selain mengganggu jarak pandang juga mengganggu kesehatan warga,” kata Rachman warga Seberang Ulu.
Udara kota Palembang yang tidak sehat tersebut telah menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan membuat kualitas udara di Kota Palembang masuk kategori sangat tidak sehat.
Berdasarkan data BNPB, udara di kota Palembang, konsentrasi partikulat PM10 pada pagi hari pukul 08.00 WIB di Palembang mencapai angka 543, yang berarti kualitas udara di Palembang sangat tidak sehat.
Berdasarkan data BMKG Palembang, kabut asap di Palembang masih disebabkan dari kebakaran lahan yang terjadi. Pekatnya kabut asap di Palembang pada sore hari menjelang malam karena ada angin yang bertiup cukup kencang yaitu angin Tenggara yang bertiup melewati Kota Palembang.
Akibat kualitas udara yang buruk Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Palembang Afrimelda telah mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker dan kacamata jika beraktivitas di luar rumah.
Pada Jumat (3/10) Kodam II Sriwijaya yang dipimpin Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo membagikan 5.000 lebih masker kepada pengendara yang melintas di depan markas Kodam II Sriwijaya di Jalan Jenderal Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika