REPUBLIKA.CO.ID,
BRUSSELS - Uni Eropa mengutuk rencana Israel untuk membangun 2.610 rumah pemukim baru di Jerusalem timur. Uni Eropa menilai mendirikan pemukiman di tanah 'jajahan',sangat merugikan bagi upaya diplomatik perdamaian Israel-Palestina.
Brussels menyerukan Israel untuk "segera membalikkan" tindakan yang mengarah ke perluasan pemukiman di Yerusalem Timur itu. Karena di saat yang sama Palestina berharap Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan bersama Israel.
"Ini merupakan langkah lebih lanjut yang sangat merugikan yang merongrong prospek solusi dua-negara dan menimbulkan berbagai pertanyaan atas komitmen Israel untuk penyelesaian perdamaian yang dirundingkan dengan Palestina," kata layanan diplomatik Uni Eropa.
Unit-unit perumahan itu, yang telah dijadwalkan untuk dibangun sejak 2012 di lingkungan Givat Hamatos, disetujui akhir pekan lalu, menurut pengawas Peace Now. Proyek itu juga telah menarik kritik tajam Amerika Serikat. Presiden Barack Obama, Rabu menyatakan keprihatinan Washington yang mendalam kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas pembangunan tersebut.
Uni Eropa juga menuduh Israel akan melakukan perluasan pemukiman lebih lanjut di lingkungan Silwan, Yerusalem timur. Kelompok yang beranggotakan 28 negara itu juga menyerukan Israel untuk mengakhiri dekade pembangunan pemukiman di Yerusalem timur dan Tepi Barat.
Dengan kata lain melarang mendirikan pemukiman di tanah yang direbut Israel dalam Perang 1967. Di mana Palestina ingin membangun negara masa depan mereka.
Pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Jerusalem timur yang dianeksasi, dipandang ilegal berdasarkan hukum internasional. Selain itu menyebabkan gagalnya beberapa putaran pembicaraan perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.
Blok itu juga mengancam dengan mengatakan hubungan Uni Eropa-Israel di masa depan tergantung pada satu hal. Yaitu seberapa besar niat Zionis mengejar perdamaian abadi berdasarkan solusi dua-negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika