REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Larso Marbun menilai rapat paripurna pimpinan DPR dan MPR di Senayan tidak mencerminkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda.

"Apa yang dipertontonkan dalam rapat itu tidak mencerminkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda kita," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/10).

Ia menilai ada ratusan juta mata menyaksikan rapat tersebut yang terkesan dipaksakan dan seakan mengkebiri demokrasi sehingga muatan pelajaran pendidikan politik tidak terserap bagi pelajar.

"Agak rumit juga, karena rapat paripurna itu kan diisi negarawan-negarawan yang memberikan contoh bagi semua masyarakat termasuk pemuda kita," katanya.

Ia berharap agar rapat yang dilaksanakan perwakilan rakyat di gedung parlemen tidak menyajikan sikap egois golongan tertentu yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat pudar terhadap dewan.

Sebelumnya, penentuan rapat pimpinan DPR pada 2 Oktober 2014 dinihari usai diskors berlangsung ricuh. Koalisi Merah Putih bersikukuh rapat dilangsungkan dengan cara voting untuk penentuan pimpinan DPR.

Tetapi kubu Koalisi Indonesia Hebat sebelumnya meminta agar rapat ditunda karena kondisi sudah tidak kondusif dan malam sudah larut. Tidak ingin berdebat terlalu panjang akhirnya koalisi Indonesia Hebat memilih keluar dari sidang sehingga sehingga tidak ikut dalam voting tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika