REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Tjahjo Kumolo tidak khawatir dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo yang ingin menggunakan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai alat menghambat program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Silahkan saja kalau Hasjim Djojohadi akan menghambat pemerintahan presiden terpilih rakyat Indonesia Bapak Jokowi," kata Tjahjo saat dihubungi Republika, Kamis (9/10).
Tjahjo tidak yakin Hasjim melalui KMP akan bisa menghambat program Jokowi. Sebab menurutnya Jokowi akan membuat program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. "Pemerintahan Jokowi kelak yang jelas programnya prorakyat. Untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalau mau dihambat silahkan. Rakyat Indonesia menunggu," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengklarifikasi pernyataan Hasjim. Menurutnya pernyataan Hasjim ditujukan untuk program Jokowi yang tidak prorakyat. "Yang dimaksud menghambat artinya program yang prorakyat," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan..
Fadli mengatakan KMP akan terus memainkan peran sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintah. KMP tidak akan segan mengoreksi program-program Jokowi yang tidak menguntungkan rakyat. "Tapi kalau menguntungkan rakyat pasti kami dukung," katanya.
Pengawasan KMP terhadap pemerintahan Jokowi dinilai Fadli sebagai hal wajar. Sebab menurutnya fungsi KMP di parlemen memang untuk mengawasi pemerintah. "Kami bertugas seperti itu. Tugas DPR awasi pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya Hasjim dalam wawancara dengan Wall Street Journal mengungkap agenda inti KMP di DPR. Dalam wawancara yang terbit di harian bisnis bergengsi asal Amerika Serikat (AS), Selasa (7/10), Hasjim menegaskan ada harga yang harus dibayar oleh kubu PDI Perjuangan dan Jokowi-JK saat memenangkan pemilihan presiden.
Kepada Richard C Paddock dari harian Wall Street Journal, Hasjim menjelaskan KMP sudah mengambil jatah seluruh ketua komisi di DPR. Koalisi juga mampu mengotorisasi investigasi terhadap Jokowi dan pemerintahannya. "Kami juga punya kekuatan veto terhadap 100 jabatan penting di pemerintahan Jokowi. Ini seperti kepala Polri, Panglima TNI, anggota Mahkamah Agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi," kata Hasjim.
Hasjim mengakui ia dan Prabowo sempat sangat sewot dan gusar karena kekalahan itu. Namun belakangan Hasjim mengaku menikmati posisi kuat KMP di DPR saat ini. "Kami merasa dicurangi oleh berbagai pihak. Tapi OK, bila itu yang jadi aturan mainnya, kami terima," kata Hasjim.
Terhadap Jokowi secara personal Hasjim mengungkapkan ia merasa dikhianati. Hasjim bercerita dia adalah penyokong finansial utama saat Jokowi bertarung menjadi gubernur DKI Jakarta dua tahun lalu. Ketika itu Jokowi berjanji akan menjalankan tugasnya sebagai gubernur selama lima tahun. Tapi ternyata tidak ditepati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika