REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan bahwa PPP otomatis mendapatkan jatah kursi menteri di kabinetnya jika PPP berada dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, mengatakan menyerahkan terkait jatah menteri kepada Jokowi. Karena menurutnya, urusan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, PPP tidak pada domain meminta atau untuk ikut mengatur posisi menteri.

"Kalau dipilih silahkan, berterima kasih. Namun PPP tidak patut bertanya dan apalagi meminta," kata Emron kepada Republika, Kamis (9/10).

Namun menurutnya, kalau pun Jokowi berkenan mengajak PPP, partai berlambang ka'bah memiliki sejumlah kader terbaik untuk memenuhi kualifikasi kabinet Jokowi.

Dirinya menyebutkan nama-nama yang bisa diajukan menteri, diantaranya Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Monoarfa, Dimyati Natakusuma, Hasrul Aswar, Romahurmuziy, dan Ahmad Muqowam.

"Silahkan dipilih dari kader PPP. Tapi PPP tidak pada domain meminta," tambahnya.

Ia mengatakan, sudah membangun komunikasi dengan PDI-Perjuangan dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Komunikasi tersebut menurutnya, dijalin dalam rangka ikhtiyar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sebagai partai politik, ia mengatakan PPP tidak mungkin 'mancla-mencle'. PPP ingin membawa Indonesia ke depan lebih baik lagi. Ia mengatakan beryukur jika PPP dapat berjuang di eksekutif. Karena, PPP menurutnya menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, kuat, dan menghomarti perbedaan dan suara rakyat mayoritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika