REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan antara Koalisi Indonesia Hebat (KMP) dan Koalisi Merah Putih (KIH) mengenai posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR.

Namun ia menilai peluang KIH mendapatkan posisi pimpinan komisi di DPR masih terbuka. Menurutnya suasana pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan pada paripurna Kamis (14/10) mendatang bisa saja mencair.

"Sekarang juga cair aja. Tidak ada yang beku. Tapi bekerja sesuai aturan main aja," kata politikus fraksi Gerindra ini, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Ia mengatakan KMP tidak pernah membuat matrik mengenai posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.  "Kita tidak pernah membuat matrik, jadi kalau yang bocor itu kita tidak tahu dari mana," ujarnya,

Terkait dengan usulan KIH untuk melaksanakan pemilihan dengan mekanisme musyawarah mufakat, menurutnya hal itu tidak menjadi masalah. Karena musyawarah mufakat sudah diatur dalam mekanisme tata tertib DPR. Namun demikian, mekanisme akan dibawa dalam sidang paripurna. Menurutnya, mekanisme akan dijalankan ketika komisi sudah terbentuk.

Fadli menambahkan, pimpinan komisi dipilih oleh anggota komisi yang telah ditetapkan dengan distribusi anggota yang diberikan masing-masing fraksi. Selanjutnya, mekanisme akan dilakukan dengan opsi musyawarah mufakat.

Namun jika itu tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan mekanisme sistem paket. Sebagaimana diatur dalam Tatib, satu fraksi harus mengajukan satu anggota. "Dalam sistem paket tidak boleh ada sistem double," ucapnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika