REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto menyatakan program Kartu Pintar Indonesia (KIP) yang di gagas Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan terhambat masalah anggaran.
"Program Kartu Pintar Indonesia ini bagus. Tapi anggarannya cukup atau tidak masih dipertanyakan, karena tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015," kata Nico di Jakarta, Kamis (16/10).
Menurutnya, program tersebut akan sulit teralisasi meskipun disiasati dari anggaran sementara yang disokong dari pos sejumlah kementerian termasuk pemanfaatan Coorporate Social Responsibility atau CSR.
"Kartu Pintar ini diperkirakan akan terhambat, mengingat anggaran itu tidak masuk pos APBN 2015 dan menunggu dimasukkan pada APBN Perubahan 2015, tapi program ini dipastikan jalan," katanya.
Ia menuturkan meskipun parlemen dikuasai mayoritas mantan rival Jokowi, dibawah koalisi Merah Putih saat mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres lalu, namun pemerintahan Jokowi-JK pasti punya cara lain.
"Saya rasa pemerintahan Jokowi-JK pasti punya cara. Kalau dikatakan permusuhan di kalangan elit antara legislatif dan eksekutif akan menghambat program, itu bukan permusuhan melainkan hanya persaingan saja tapi bukan pada programnya," ujar Nico.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengemukakan Kartu Indonesia Pintar merupakan refresentatif dari Kartu Jakarta Pintar yang sudah diluncurkan Jokowi saat menjadi Gubernur.
"Kartu Jakarta Pintar tentu menjadi rujukan dibuatlah Kartu Indonesia Pintar untuk pengembangan secara luas terkait masalah pendidikan. Saya rasa itu baik untuk direalisasikan segera," ujarnya.
Presiden terpilih Jokowi sebelumnya telah memastikan anggaran pendidikan sebesar Rp404,0 triliun pada APBN 2015 dinilai cukup bila dialokasikan dengan benar untuk Kartu Indonesia Pintar yang telah menjadi visi misi unggulannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika