REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum melibatkan KPK dan PPATK secara resmi dalam proses seleksi menteri. Kedua lembaga tersebut masih menunggu hasil rekrutmen kandidat yang belum juga rampung hingga H-4 pelantikan.

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf mengatakan, Jokowi-JK rencananya baru akan meminta masukan setelah seleksi menteri selesai. Namun, secara informal, sejumlah tim utusan presiden dan wapres terpilih itu sudah melakukan kkonsultasi kepada PPATK.

"Tapi secara formal belum ada. Sebab, setelah final seleksi menteri ini, Jokowi-JK baru ke KPK dan PPATK," kata Yusuf saat dihubungi Republika, Kamis (16/10).

Dia menambahkan, telah memiliki data lengkap para menteri jika memang merupakan orang lama. Hanya saja, Yusuf enggan membeberkan seperti apa rekam jejak para calon yang nama-namanya sudah tersebar di media karena tak ingin memperkeruh suasana.

"Nama-nama lama juga banyak yang bersih. Kalau mereka yang bermunculan di media, saya tidak mau gambling dengan mengungkap rekam jejak mereka. Nanti bisa buat gaduh," ujar dia.

Mengenai keterlibatan PPATK dan KPK dalam seleksi nama orang yang duduk di kabinet Jokowi-JK, Yusuf mengatakan, tak mengetahui mekanismenya. Namun dalam masa transisi pemerintahan baru ini, dia mengapresiasi sikap Jokowi-JK yang ingin melibatkan lembaga antikorupsi.

Menurut dia, semangat tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1/2012 agar kordinasi dengan PPATK dalam memperoleh informasi transaksi keuangan calon pejabat. Prinsip ini dinilai dapat menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika