REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam perekrutan menteri.

"Jokowi saya lihat hati-hati menyusun anggota kementeriannya dengan dibawa ke KPK dan PPATK dulu," kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Rabu (22/10).

Menurutnya kehati-hatian yang dilakukan Jokowi sekarang akan menjadi modal yang bagus untuk mendorong soliditas tim secara keseluruhan, karena jika ada menteri yang terkena masalah pandangan publik secara umum terhadap kabinet juga akan terpengaruh.

Ia sependapat bahwa calon yang berpotensi memiliki masalah tidak perlu diangkat menjadi menteri daripada nanti diungkit-ungkit oleh publik. "Kalau sekarang sudah lolos dari berbagai kriteria, apa lagi yang mau di-pressure. Yang paling melumpuhkan itu kan di KPK," katanya.

Pada bagian lain Marsudi mengatakan bahwa para menteri di kabinet Jokowi-JK harus bisa bekerja di bawah tekanan mengingat masyarakat memiliki pengharapan tinggi terhadap presiden baru.

"Ekspektasi yang tinggi ini kalau meleng sedikit saja banyak pertanyaan. Begitu pula secara riil, partai oposisi menguasai parlemen. Maka diharapkan menteri-menterinya harus kuat fisik, kuat kerja, dan kuat psikologisnya," jelasnya.

Marsudi mengatakan para pambantu Jokowi di kabinet harus bisa mengikuti seluruh gaya dan pikirannya, serta mampu mengejawantahkan apa yang dipikirkan presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika