REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut terlihat dari banyaknya jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, dan penjaminan syariah.
Namun, market share lembaga keuangan syariah ini dalam 10 tahun terakhir masih sebesar 5 persen. "Ini tantangan yang perlu jadi pemikiran. Para dosen keuangan syariah perlu memberikan masukan dan saran pada regulator dan industri mengenai apa saja yang perlu dilakukan agar market share syariah bisa bertambah sehingga bisa mendukung financial inclusion," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) di Universitas Sriwijaya, Palembang, Jumat (24/10).
Pengembangan pangsa pasar dapat dilakukan dengan cara edukasi. Dosen-dosen tersebut juga diminta untuk memberikan edukasi syariah pada masyarakat. Muliaman mengatakan, OJK belakangan telah melakukan edukasi ekonomi syariah pada pengusaha dan pesantren.
"Di pesantren pun ternyata belum terlalu populer keuangan syariah itu," ujarnya. Para dosen yang tergabung dalam Fordebi juga diminta untuk memikirkan rancangan micro Islamic finance atau lembaga keuangan mikro syariah sehingga masyarakat kecil dapat tersentuh oleh lembaga keuangan syariah.
"Ini konsepnya harus jelas. Bagaimana micro Islamic finance perlu dibangun dengan konsep yang solid. Saya ingin bantuan dari dosen syariah. Coba dibuat working group. Diskusikan secara dalam," ujarnya. Indonesia memiliki prospek yang besar dalam ekonomi syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia dapat menjadi negara nomor satu yang memiliki potensi keuangan syariah terbesar.
Berdasarkan global Islamic financial report, Indonesia masih menduduki peringkat kelima setelah Malaysia, Iran, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab dalam potensi keuangan syariah. Muliaman mengatakan, untuk menjadi nomor satu, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Mulai dari peningkatan kapasitas, penguatan aspek finansial, sampai penguatan SDM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika