REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi Bali Prof Dr Wayan Windia mengkhawatirkan munculnya sikap sinisme terhadap Presiden Joko Widodo sebagai dampak dari mundurnya jadwal pengumuman susunan kabinet.

"Sikap kehati-hatian itu untuk menelusuri empat calon menteri setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menandai rekam jejak bersangkutan," katanya di Denpasar, Sabtu (25/10).

Namun mantan anggota DPR itu melihat terlambatnya pengumuman nama-nama menteri tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap program yang telah disusun kepala negara.

"Lebih baik menunda sejenak untuk memilih calon-calon menteri yang terbaik, tidak tersangkut masalah hukum sehingga nantinya begitu dilantik langsung dapat bekerja dengan baik," ujar guru besar Universitas Udayana (Unud) Denpasar itu.

Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Windia, setiap pembantu presiden harus mampu menerjemahkan dan melaksanakan program kerja yang disampaikan saat kampanye dulu.

"Untuk itu setiap menterinya dapat melaksanakan dan merealisasikan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, pengamat sosial dan politik Dr Nyoman Subanda menilai positif sikap Jokowi yang penuh kehati-hatian itu.

"Memang kondisi demikian menyebabkan kesan publik menanggapi sikap Presiden Jokowi akhirnya terjadi spekulasi politik. Padahal untuk menentukan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah hak prerogratif presiden," ujarnya.

Namun dia mengakui bahwa belum adanya kepastian kapan akan diumumkan susunan kabinet menteri itu, tentu akan berpengaruh juga terhadap pandangan masyarakat terhadap Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika