REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum juga menyerahkan nama-nama anggota komisi di DPR. Akibatnya, pemilihan pimpinan untuk komisi dan badan dalam alat kelengkapan dewan sampai hari ini belum bisa dilaksanakan.
Juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya mengatakan, KIH telah menghambat kinerja dari DPR. Mereka menunda proses dalam pembahasan alat kelengkapan dewan. Tindakan ini dinilai merugikan pemerintah sendiri karena telah menyandera proses yang terjadi di DPR.
"Pihak-pihak yang atas nama kekuasaan yang menunda proses alat kelengkapan dewan itu sama saja bermaksud menyandera, yang rugi pemerintah," katanya saat dihubungi, Senin (27/10).
Tantowi melanjutkan, rapat paripurna penyerahan nama-nama tersebut dijadwalkan hari ini, Senin (27/10). Tetapi, kata dia, banyak pemimpin DPR menghadiri undangan pelantikan kabinet di istana negara. Paripurna, kata dia, kemungkinan akan dilakukan dalam waktu satu atau dua hari ke depan.
Dia mengatakan, jika lima fraksi yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP tak juga menyerahkan nama-nama anggota komisi dalam minggu ini, KMP akan segera mengambil sikap. Menurutnya, partai yang tidak mau menyerahkan nama berarti tidak mau terlibat dalam proses pemilihan.
"Sama persis ketika walkout saat pemilihan pimpinan DPR," ujar kader Partai Golkar tersebut.
Seperti diketahui, lima fraksi yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP yang tergabung dalam KIH belum menyerahkan nama-nama anggota komisi. Akibatnya, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan belum bisa dilakukan.
Sementara lima fraksi yang telah menyerahkan nama-nama adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS dan PAN. Kelima fraksi tersebut tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).