REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdjianto, menyatakan pihaknya akan segera menyusun rencana operasional terkait kinerja Kemenpolhukam mendatang.
Hal ini disampaikan Tedjo usai menghadiri sidang kabinet perdana Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10).
Dalam sidang kabinet perdana itu, Tedjo menambahkan, Presiden Joko Widodo belum membahas secara spesifik masalah-masalah yang harus segera diselesaikan, termasuk masalah-masalah yang melibatkan negara-negara tetangga.
Sebaliknya, Tedjo mengaku, pihaknya masih akan membahas masalah-masalah tersebut dengan lintas kementerian. Nantinya, masalah-masalah itu akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. "Justru beliau ingin minta feedback dari kita. Jangan di balik," ujar Tedjo kepada wartawan di kantor presiden, Senin (27/10).
Secara teknis, Tedjo mengungkapkan, kementerian-kementerian akan menyusun rencana-rencana operasional. Namun, visi dan misi dalam melaksanakan tugas harian tetap dari presiden.
"Beliau menginginkan kami untuk tegas dalam bertindak dan cepat dalam bekerja," kata mantan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) tersebut.
Rencananya, Tedjo bakal segera melakukan pertemuan dengan pejabat lama, Djoko Suyanto, untuk menyampaikan tugas-tugas yang telah berjalan. "Kita akan evaluasi, mungkin ada yang dilanjutkan atau ada yang dikurangi," tutur Tedjo.
Tiap-tiap kementerian itu pun diminta untuk kembali melaporkan program-program kerja yang akan dilaksanakan ke Presiden dalam beberapa hari mendatang.
Selain itu, dalam sidang kabinet perdana itu, Presiden Joko Widodo, lanjut Tedjo, juga mengingatkan para menteri untuk melepas jabatan secara struktural di partai politik.
"Seperti saya ini, sudah langsung mengajukan pengunduran diri dari Partai Nasdem sebagai pengurus. Tapi sebagai anggota, beliau masih mempersilakan," tutur Tedjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika