Rabu 29 Oct 2014 03:32 WIB

Demokrat: Tak Umumkan Menteri Bermasalah, KPK Akan Dicurigai

Rep: C08/ Red: Hazliansyah
Ramadhan Pohan
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ramadhan Pohan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan nama-nama menteri maupun calon menteri yang dianggap terindikasi melakukan korupsi. 

Menurut Ramadhan, citra KPK akan dipertaruhkan bila tetap merahasiakan nama-nama tersebut. Karena selama ini KPK begitu dipercaya sebagai lembaga independen yang transparan kepada publik dalam memberantas korupsi.

“Kalau ditutup-tutupi, rakyat curiga ada apa ini? jangan-jangan… jangan-jangan..,” kata Ramadhan kepada Republika melalui pesan elektronik, Selasa (28/10).

Ramadhan menambahkan, KPK harus tetap menjaga kepercayaan publik meskipun situasi politik dalam negeri masih cukup tinggi. Sebab kepercayaan publik yang selama ini membuat KPK tetap berada pada garis terdepan dalam memberantas perilaku korupsi yang nerugikan negara.

Ramadhan juga menyebut bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah berjanji akan membuka nama-nama yang kena tanda merah dan kuning pada proses seleksi menteri beberapa hari yang lalu.

“Abraham Samad kan menjanjikan dua hari ini akan sampaikan nama-nama itu ke rakyat. Ini harus dipenuhi karena akan terus ditagih publik,” ucap mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi.

Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara. 

Kini, pascapengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement