REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengingatkan kepada pimpinan-pimpinan Partai Persatuan Pembangunan yang tengah berseteru untuk kembali bersikap seperti seorang muslim.
Menurutnya PPP sebagai salah satu partai berbasis Islam, sudah selayaknya kader-kader PPP sadar bahwa konflik yang tengah membelit sudah menyimpang dari ajaran Islam.
"Pihak yang bertikai harus nya tahu, PPP ini kan partai Islam. Yang mestinya mengerti bahwa Islam itu damai dan mengutamakan persaudaraan," katanya kepada Republika, Rabu (29/10).
Melihat dari serangkaian konflik yang terjadi di tubuh PPP, Djayadi melihat pimpinan-pimpinan PPP sedang tidak memeperlihatkan perilaku secara Islam. Justru menurut Direktur Eksekutif SMRC ini elit-elit PPP terkesan hanya memikirkan kepentingan politik masing-masing.
Ia juga berpendapat resiko yang dihadapi dari konflik internal PPP ini adalah semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap partai berlambang Ka’bah ini. Secara umum saat ini kata Djayadi, kepercayaan publik kepada partai berkisar di angka 30 persen di mana angka ini dibilang cukup rendah.
Dari konflik internal PPP ini, menurut Djayadi bukan tidak mungkin kepercayaan publik termasuk kepada partai semakin jatuh, termasuk kepercayaan terhadap PPP.
Seperti diketahui konflik PPP memuncak kemarin saat rapat paripurna DPR untuk penetapan nama-nama anggota fraksi untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pimpinan DPR mengesahkan nama-nama yang diusulkan oleh PPP kubu Suryadharma Ali.
Kondisi ini membuat pihak PPP kubu Romahurmuzy meradang. Di mana anggota fraksi PPP Hasrul Azwar yang berada di pihak PPP kubu Romy sampai membuat meja di ruang rapat terguling.
Kedua kubu-kubu sama-sama mengaku sebagai pengurus yang sah. PPP kubu Suryadharma, menganggap kepengurusan mereka masih berstatus pengurus yang resmi. Pihak PPP kubu Romy pun juga tak mau kalah.
Mereka mengeklaim kubu mereka lah pengurus PPP yang sah karena mereka menyebut sudah mengantongi surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika