Kamis 30 Oct 2014 18:48 WIB

KIH Sebut Pimpinan DPR Saat Ini Arogan dan Otoriter

Rep: c89/ Red: Esthi Maharani
 Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kanan) menyampaikan surat Menkum HAM terkait pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10).   (Republika/Agung Supriyanto)
Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar (kanan) menyampaikan surat Menkum HAM terkait pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Syukur Nababan menilai pimpinan DPR RI saat ini menunjukan sifat arogan dan otoriter.

"Baru satu bulan memimpin, sudah maen ketok palu. Microfon juga sering sekali dimatikan,kata dia, di Gedung DPR, Kamis (30/10).

Menurutnya sifat arogan dan otoriter itu terlihat dari tidak diakomodasinya kepentingan PPP kubu Romahurmuziy saat sidang paripurna yang lalu.

Ia mengatakan pimpinan sudah selayaknya mendengarkan kepentingan semua kelompok. Namun yang terjadi, kata dia,  terlalu cepat mensahkan anggota fraksi PPP kubu Suryadharma Ali yang diserahkan untuk mengisi komisi.

Menurut syukur, harusnya PPP diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah internal. Selain itu dengan keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya, maka nama-nama yang diserahkan oleh kubu SDA menjadi tidak sah.

Terlebih lagi, ketika pembahasan belum tuntas, pimpinan DPR sudah mengetok palu dan mengesahkan alat kelengkapan dewan. Hal itu sama dengan pimpinan hanya mementingkan satu kelompok saja.

Muaranya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun melahirkan mosi tidak percaya. Mereka pun membentuk pimpinan DPR yang baru dan akan disahkan pada Jumat (31/10).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement