REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Senior Partai Golkar Agung Laksono menyebutkan saat ini proses demokrasi di tubuh Golkar sudah memudar. Agung mencontohkan dalam mekanisme penentuan calon-calon legislatif lalu yang dinilainya hanya berdasarkan kemauan beberapa orang saja.

Termasuk dalam penentuan calon Ketua DPR dari Golkar kata Agung juga atas penunjukkan oleh salah satu pihak yang berpengaruh di DPP Golkar. "Saya dulu untuk menjadi ketua DPR di masa kepemimpinan Pak Akbar Tandjung, saya kerja keras. Tidak asal tunjuk," ucap Agung di Jakarta, Kamis (30/10).

Untuk itu, Agung mendesak agar DPP mengembalikan proses demokrasi yang dulu pernah diterapkan Golkar. Hal itu menurut dia dapat dilakukan dengan segera mengganti kepengurusan Golkar saat ini yang terkesan otoriter.

"Saya hampir dipecat karena dianggap melawan," kata Agung. Ia mendambakan proses demokrasi Golkar di masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Kepemimpinan Akbar dalam periode 1999-2004 tersebut dianggap Agung telah berhasil menyelenggarakan Konvensi Capres pertama di Indonesia. Di mana pemenang konvensi saat itu dimenangkan oleh Wiranto.

"sekarang ada ownership dalam mengambil keputusan, ini sangat merugikan bangsa. Jangan jadi ketua umum otomatis jadi capres. Mestinya ada rekrutmen yang jelas," ucap mantan Menko Kesra ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika